Catatan Negarawan Center: Bahaya Rezim Jokowi-JK Bagi NKRI

Berikut catatan kritis dan cerdas dari Dr. Ir. Johan O. Silalahi, Presiden Negarawan Center, terhadap kehancuran NKRI di bawah rezim Jokowi-JK:

1. PEMERINTAHAN Jokowi-JK melakukan kesalahan dan mismanajemen dalam pengelolaan hutang negara.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja telah menggunakan dana pinjaman darurat dari World Bank dan ADB tidak untuk peruntukannya, yakni penggunaan alokasi pinjaman Deferred Drawdown Option (DDO) sekitar 5 Billion USD.
Saat ini dapat dikatakan Indonesia tidak lagi memiliki dana cadangan darurat (DDO) di World Bank dan ADB karena telah dicairkan, yang seharusnya hanya boleh digunakan jika terjadi bencana alam ataupun krisis keuangan dan krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia.
Utang Indonesia meledak dalam setahun sama jumlahnya dengan utang total Indonesia selama dipimpin oleh seluruh Presiden Indonesia sejak Presiden Soekarno. Dapat dibayangkan berdasarkan data dari Depkeu periode Januari 2016, sekitar 76 persen pendapatan pajak Indonesia habis dipergunakan hanya untuk membayar cicilan pokok utang dan bunganya.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak boleh mengikuti jalan yang salah dan sesat, seperti yang telah dilakukan negara-negara lain yang ratio utangnya terhadap GNP negaranya sampai ratusan persen.
Agresifnya pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat berisiko membahayakan masa depan bangsa dan negara, karena ikut dibiayai dengan hutang luar negeri jangka pendek dan menengah, sementara investasi infrastruktur itu merupakan jangka panjang. Yang telah terjadi di depan mata adalah mismanajemen pengelolaan hutang negara.
Akibat semakin memburuknya ekonomi dunia yang tidak diantisipasi dengan baik oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, harga minyak yang semakin jatuh, pendapatan pajak yang meleset jauh dari target, serta berbagai kegagalan lainnya, maka diprediksi dalam 2-3 tahun kedepan, Indonesia akan terjerat dalam jebakan hutang yang sangat besar karena percepatan pertumbuhan hutang yang sangat dahsyat. Dampaknya akan mengakibatkan kesulitan likuiditas keuangan negara dan pada akhirnya akan menciptakan krisis ekonomi yang sangat berat di Indonesia.
2. Pemerintahan Jokowi-JK telah merekayasa dan memanipulasi angka-angka produksi pangan dan perhitungan angka inflasi yang menyesatkan.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus bertanggung jawab atas rekayasa data statistika palsu dan manipulasi (mark up) terkait angka-angka produksi pangan Indonesia, seperti produksi beras, jagung, gula, dan sektor pertanian lainnya.
Presiden dan Wapres harus mengusut dan menghukum siapapun pembantunya yang telah merusak bangsa dan negara ini dengan memanipulasi angka-angka produksi pangan. Ini adalah kejahatan yang sangat kejam dan paling amoral yang dilakukan pemerintah yang sedang berkuasa dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara kita. Pemerintahan Jokowi-JK akan kehilangan kepercayaan dari rakyat karena harga bahan pangan terus melambung dan para mafia dan para spekulan semakin merajalela.
Pada sisi yang lain pendapatan masyarakat tidak meningkat, rupiah semakin terdepresiasi dimakan inflasi yang sesungguhnya sangat tinggi. Rakyat miskin semakin banyak, jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin dalam dan lebar, akan sangat mudah memicu emosi sumbu pendek akibat kecemburuan dan kekecewaan di kalangan rakyat miskin.
Angka inflasi di Indonesia yang selalu diumumkan oleh Pemerintah juga harus dipertanyakan karena faktanya nilai rupiah terus terdepresiasi sangat signifikan setiap tahunnya sehingga daya beli masyarakat setiap tahun menurun sangat dramatis.
Tata cara perhitungan inflasi di Indonesia yang hanya menghitung kenaikan harga 9 kebutuhan pokok hidup rakyat juga telah disiasati oleh para produsen dan pelaku pasar dengan kenaikan yang luar biasa harga barang dan jasa di luar 9 harga bahan pokok tersebut.
Salah satu indikatornya sejak dahulu dipastikan seluruh Agen Tunggal Pemilik Merk (ATPM) menaikkan harga jual mobil minimal 10 persen setiap tahunnya. Jadi, tidaklah heran jika rupiah hampir tidak ada nilainya lagi dalam tempo 10 tahun karena setiap tahun seluruh ATPM di Indonesia telah menjatuhkan nilai rupiah rata-rata sebesar 10 persen.
3. Meledaknya PHK dan pengangguran di Indonesia menjadi bukti kegagalan dan ingkar janji Jokowi-JK dalam membuka lapangan pekerjaan (job creation).
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah lalai dan melanggar janji kampanye untuk menciptakan lapangan kerja (job creation) sejak dilantik 1,5 tahun yang lalu. Semakin diperparah lagi dengan meledaknya pengangguran akibat PHK di dalam negeri maupun PHK dari luar negeri.
Semakin memburuknya perekonomian di kawasan Timur Tengah negara-negara Arab penghasil minyak akan menyebabkan PHK dan pemulangan terhadap TKI dan TKW dari Indonesia. Kelesuan ekonomi di Singapura dan Malaysia juga akan berakibat pemulangan dan PHK terhadap para pekerja TKI dan TKW yang berasal dari Indonesia.
Menghitung waktu yang sudah sangat terbatas serta mempertimbangkan kualitas dan kompetensi para Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang sangat rendah, hampir mustahil Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengejar ketertinggalan dalam penciptaan lapangan kerja (job creation) ini.
Diprediksi dalam waktu 2-3 tahun ke depan potensial terjadi kerusuhan sosial di Indonesia akibat kelalaian Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam penciptaan lapangan kerja. Semakin diperburuk lagi karena Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mendatangkan sedemikian banyak buruh dari Tiongkok.
Pada saatnya, semakin menumpuk dan meledaknya pengangguran massal ini berpotensi menjadi kekuatan rakyat (people power) yang akan bergerak menuntut pertanggungjawaban dari Jokowi-JK.
 4. TIDAK ada prestasi apapun dalam bidang penegakan hukum paska Jokowi-JK memimpin Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah banyak mengintervensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, secara otomatis telah menciderai supremasi hukum dan melanggar konstitusi UUD 45. Salah satunya adalah perintah lisan Presiden Jokowi untuk tidak memproses hukum para Kepala Daerah pada masa Pemilukada terbukti telah disalahgunakan. Contohnya di Bareskrim Polri laporan kasus dugaan pemalsuan ijazah ST dan STM (tingkat SMP dan SMA) oleh Wagub Sumbar berjalan di tempat.
Penegakan hukum yang sama juga tidak berjalan pada kasus dugaan pemalsuan ijazah oleh Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati di Sumbawa Barat.
Tidaklah heran banyak pemimpin yang tidak amanah dan korupsi, karena supaya bisa jadi pemimpin saja mereka sudah menipu dan memalsukan ijazahnya.
Pada sisi yang lain, kinerja Kejagung yang lemah hampir tanpa prestasi yang signifikan dan sangat kental aroma politis semakin menimbulkan apatisme pada publik. Deponering kasus hukum Samad dan Bambang W oleh Jaksa Agung Prasetyo akan menimbulkan implikasi hukum yang sangat serius bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Juga mafia hukum di lembaga peradilan dan MA yang memperdagangkan keadilan dan kebenaran, semakin marak pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini. Ambivalensi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam revisi UU KPK sekaligus upaya nyata dalam pelemahan KPK, semakin menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK
5. Kabinet Kerja Jokowi-JK adalah yang “paling gaduh” dan terburuk sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia.
Jika memilih menjadi penakut dan tidak berani melakukan reshuffle kabinet dan mencopot para Menteri yang sudah semakin membahayakan masa depan rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sesungguhnya sedang mempertaruhkan jabatannya.
Presiden Joko Widodo dapat dianggap telah melakukan kebohongan publik dengan berbagai pernyataan siap mencopot segera para Menteri yang tidak bekerja maksimal. Pada kenyataannya Presiden Joko Widodo kewalahan menghadapi tekanan partai politik pendukungnya yang sarat dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan pragmatis.
Tidak ada prestasi yang signifikan dan fenomenal dari para Menteri Kabinet Kerja yang memberikan nilai tambah ataupun meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Banyak sekali Menteri dalam Kabinet Kerja ini yang bermasalah dan hanya memikirkan ambisi pribadi dan kepentingan pragmatis bagi dirinya, keluarganya dan kelompoknya. Secara objektif, bisa dikatakan bahwa Kabinet Kerja ini adalah yang ‘paling gaduh’ dan terburuk dalam sejarah kabinet pemerintahan di Indonesia.
Sangatlah keterlaluan jika setelah 1,5 tahun dilantiknya Kabinet Kerja para pembantunya, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak mengetahui bahwa begitu banyak Menteri Kabinet Kerja yang sangat rendah moral, integritas dan kapasitasnya. Mereka hanya sibuk melakukan pencitraan semu. Seolah-olah sedang bekerja sungguh-sungguh bagi bangsa dan negara, pada kenyataannya yang dilakukan adalah menjual dan menggadaikan masa depan bangsa Indonesia untuk memperebutkan harta dan mempertahankan jabatannya.
Kinerja para Menteri Kabinet Kerja malah semakin membuat rumit dan kompleks masalah bangsa dan negara. Bahkan sejak dilantik, menjadi hal yang lumrah terjadi konflik terbuka diantara para Menteri. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Pertama kalinya dalam sejarah, ada Menteri yang secara terang-terangan berani melawan dan menantang Wakil Presiden.
Yang lebih dahsyat, bahkan sampai ada Menteri yang berani secara terbuka di media massa menunjukkan pembangkangan kepada kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Hilanglah sudah wibawa Presiden dan Wakil Presiden, pasangan pemimpin yang telah dipilih secara sah dan dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa dan negara.
Hanya ada 2 (dua) kemungkinan. Pertama, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memang tidak tahu sama sekali tentang karakter dan perilaku buruk para Menterinya atau dengan kata lain telah lalai sebagai pemimpin bangsa dan negara.
Kedua, mereka tahu, tapi pura-pura tidak tahu yang artinya telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan rakyat Indonesia kepadanya. Lambannya atau tidak adanya niat yang kuat dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengganti para Menteri Kabinet Kerja, akan semakin membawa Indonesia dalam jeratan masalah yang semakin kompleks dan semakin dalam, yang bisa mengantarkan kejatuhan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
6. Presiden Joko Widodo sulit bertahan hingga akhir periode pertamanya. Presiden Joko Widodo dan PDIP kecil kemungkinannya bisa menang dalam Pilpres dan Pemilu serentak tahun 2019.
Realitas sebenar-benarnya hasil kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam semua aspek berbangsa dan bernegara (aspek Ketahanan Nasional) sesungguhnya sangatlah buruk, yaitu pada bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla boleh saja merasa sangat percaya diri (over confidence) dengan semua pencapaian dan kinerjanya, apalagi dengan puja dan puji dari para pendukungnya. Sejarah masa lalu bangsa Indonesia telah menunjukkan jatuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang baru saja terpilih kembali dengan segala puja dan puji, kemudian seketika dilengserkan begitu krisis moneter melanda Indonesia tahun 1998.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus memiliki kepekaan dan empati kepada rakyat miskin yang betul-betul sudah sangat kesulitan hanya untuk sekedar membiayai kebutuhan pokok hidupnya, di tengah-tengah sulitnya mencari nafkah dan rezeki yang halal di negeri yang harusnya berkelimpahan, subur, makmur dan sejahtera ini.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla harus bisa merasakan bagaimana implementasi sesungguhnya angka-angka statistik seperti inflasi dan depresiasi (penurunan) daya beli rupiah yang sangat tajam di tengah-tengah kehidupan rakyat miskin. Mungkin saja karena negara sudah menyediakan dan membayar seluruh kebutuhan hidup dirinya, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersama seluruh pejabat di negeri ini menjadi ‘mati rasa’. Mereka kurang bisa merasakan bagaimana beratnya membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang harga-harganya semakin melambung tinggi dan rupiah yang semakin lemah daya belinya.
Karena sulitnya keadaan ekonomi dan semakin mahalnya biaya hidup bagi mayoritas rakyat Indonesia, maka tidaklah heran akan semakin banyak orang yang stres bahkan gila. Juga akan semakin tinggi kejahatan (kriminalitas), sebagai bagian dari upaya untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Sebagai pemimpin tertinggi bangsa dan negara, maka Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mutlak bertanggung jawab atas semua ini.
Harus diakui bahwa tetap ada kontribusi positif dan nyata bagi bangsa dan negara dari kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Akan tetapi, secara jujur dan objektif bisa dikatakan ibarat mimpi di siang bolong atau mustahil bangsa dan negara Kita akan bisa aman, damai, adil, makmur dan sejahtera, jika Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tetap menerapkan gaya dan karakter kepemimpinannya seperti yang sudah dijalankan selama ini.
Sangatlah sulit bahkan mustahil Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bisa mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye Pilpres tahun 2014 yang lalu. Sudah saatnya Ibu Megawati Soekarnoputri turun gunung menggerakkan “the rulling party” PDIP untuk ‘membangunkan’ dan mengingatkan alarm bahaya kepada Presiden Joko Widodo.
Jangan bermimpi bisa menang lagi dalam Pemilu dan Pilpres serentak pada tahun 2019 yang akan datang. Jangan bermimpi untuk menjabat untuk 2 (dua) periode jabatan Presiden RI. Bahkan hanya sekedar untuk mempertahankan jabatan Kepresidenan periode pertama inipun, jalannya akan sangat sulit dan banyak halangan yang menghadang. Alarm tanda bahaya telah berbunyi untuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. [***]